Hanya di Indonesia! PPATK: Transfer ke Istri dan Anak di Akhir Tahun

Hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan.

Setiap menjelang selesai tahun anggaran, hampir semua bendaharawan proyek pemerintah di seluruh Indonesia baik pusat maupun daerah melakukan korupsi berbarengan. Mereka mentransfer uang negara dari proyek yang ditangani ke rekening istri ataupun anaknya.

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso di Jakarta, Selasa (6/12/2011), mengungkapkan, hampir semua bendaharawan proyek pemerintah daerah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mentransfer uang proyek ke rekening anak dan istrinya.
Tindakan ini biasa dilakukan, menurut Agus, karena proyek pemerintah tersebut tak selesai tepat waktu pada tahun anggaran berjalan.

"Biasanya pada tanggal belasan bulan Desember, para bendaharawan ini melakukan transfer uang proyek yang merupakan uang negara ke rekening pribadinya. Malah sebagian ditransfer ke rekening anak dan istrinya," kata Agus.

Agus mengatakan, para bendaharawan tersebut beralasan bahwa transfer rekening itu dilakukan untuk menyiasati tahun anggaran yang sudah tutup buku, sementara proyeknya belum rampung.
Menurut Agus, transfer uang negara ke rekening pribadi dengan alasan apa pun jelas tak dibenarkan. "Rekening pribadi itu, kan, ada bunga yang berjalan. Itu sudah masuk kategori korupsi," katanya.
Malah, menurut Agus, jika transfer dilakukan kepada rekening anak dan istrinya,  itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

"Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,  si istri bisa dikenai pasal pencucian uang dan dia bisa dipenjara di Rutan Pondok Bambu. Bahkan, anaknya yang masih bayi bisa menjadi pelaku pencucian uang pasif dan bisa dipenjara di Rutan Anak Tangerang," kata Agus.